Resolusi Jihad dan Revolusi 10 November


96
378 shares, 96 points
Ilustrasi. Sumber : Islam Berkemajuan

Oleh : Mu’arif

 

Peristiwa rapat akbar umat Islam pada 21-22 Oktober 1945 yang melahirkan “resolusi jihad” hanyalah bagian kecil dari gejolak revolusi di Surabaya. Rapat akbar ini pun didukung oleh berbagai elemen pergerakan dalam umat Islam, tidak murni dilakukan oleh satu golongan. Peristiwa ini tidak bisa diklaim sebagai satu-satunya pemicu revolusi 10 November karena akan menafikan peran elemen-elemen pergerakan lain di Surabaya pada waktu itu.

 

Resolusi Jihad

Dalam artikel “Detik-detik Resolusi Jihad Nahdlatul Ulama dan Pertempuran 10 November 1945” (www.nu.or.id) menyisakan sejumlah persoalan. Sebenarnya, peristiwa 21-22 Oktober 1945 di Surabaya tidak banyak dikenal oleh para Indonesianis maupun sejarawan. Penulis artikel tersebut seakan-akan hendak mengonstruksi satu peristiwa minor (bahkan nyaris tidak dikenal) sebagai pemicu revolusi 10 November di Surabaya pada 1945. Dalam teori kausalitas historis, peristiwa 21-22 Oktober hendak diposisikan sebagai sebab tunggal yang sederhana, padahal dalam kenyataannya sangat kompleks. Di sinilah logika historis resolusi jihad yang dihubungkan dengan revolusi 10 November di Surabaya menjadi bias.

Dalam tinjauan historiografi Indonesia, beberapa karya dari para Indonesianis maupun sejarawan nyaris tidak menempatkan peristiwa resolusi jihad sebagai topik yang urgen. Ben Anderson dalam buku Revolusi Pemuda (1988) memang menyajikan sepenggal narasi seputar peristiwa rapat akbar umat Islam pada 21-22 Oktober 1945, tetapi peristiwa ini tidak dapat dimaknai berdiri sendiri. Apalagi ketika hendak dimaknai sebagai sebab tunggal yang dapat memicu peristiwa besar setelahnya.

Dalam Sejarah Alternatif Indonesia karya Malcolm Cadwell dan Ernest Utrecht (2011), peristiwa rapat akbar tanggal 21-22 Oktober 1945 di Surabaya tidak masuk dalam pembahasan buku ini. Tetapi yang menarik dari karya Malcolm Cadwell dan Ernest Utrecht ini adalah ketika keduanya memberikan analisis yang cukup panjang tentang peran dan ketokohan Bung Tomo dalam revolusi di Surabaya. Indonesianis lain yang memiliki analisis terhadap peristiwa resolusi jihad adalah MC Riklefs. Dalam Sejarah Indonesia Modern (2005), Riklefs memberikan analisis yang berbeda terhadap fakta historis rapat akbar tanggal 21-22 Oktober. Sebenarnya, bukan hanya NU yang menggagas rapat akbar pada 21-22 Oktober tersebut. Ada elemen lain yang turut andil dalam moment akbar tersebut, yaitu Masyumi, Hizbul Wathan, dan lain-lain.

Dalam perspektif sejarawan Indonesia sendiri, peristiwa resolusi jihad justru tidak dikenal sama sekali. Dalam Pengantar Sejarah Indonesia Baru Jilid 2: Sejarah Pergerakan Nasional karya Sartono Kartodirdjo (2014), narasi dan analisis terhadap peristiwa rapat akbar pada 21-22 Oktober 1945 nyaris tidak ditemukan. Padahal, Sartono Kartodirdjo merupakan sosok ilmuwan yang menggunakan visi baru dalam penulisan sejarah nasional. Artinya, karya Sartono Kartodirdjo ini ditulis berdasarkan semangat dan visi keindonesiaan baru. Akan tetapi, peristiwa rapat akbar pada 21-22 Oktober 1945 yang “dianggap penting” oleh pemerintah dan sekelompok umat Islam justru tidak disinggung sedikitpun.

Dengan begitu, usaha mengonstruksi peristiwa resolusi jihad sebagai sebab tunggal yang diyakini memicu revolusi 10 November di Surabaya jelas bertentangan dengan teori kausalitas historis. Itu berarti bukan langkah yang bijak karena telah menafikan peran gerakan-gerakan lain. Resolusi jihad sebenarnya merupakan salah satu dari sebab-sebab yang kompleks dalam teori kausalitas historis yang akhirnya memicu revolusi 10 November. Akhirnya, kita semua pun menyayangkan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2015 tentang Hari Santri karena pertimbangan yang merujuk pada peristiwa resolusi jihad. Sebab, peristiwa resolusi jihad hanyalah sepenggal narasi kecil dalam historiografi Indonesia.

 

Revolusi 10 November

Pasca Proklamasi Kemerdekaan, kaum muda di tanah air bersatu mengusir penjajah dari bumi Nusantara. Di Jakarta, rapat raksasa digelar kaum muda di lapangan Ikada pada 11 September. Di Bandung sempat terjadi insiden setelah perjanjian Puradiredja-Mabuchi dikhianati oleh Mayor Jenderal Mabuchi yang melakukan kup pada 9 Oktober. Insiden kup oleh Jepang di Bandung dan kehadiran tentara Inggris (Sekutu) di Jawa Barat menggelorakan semangat perlawanan kaum muda di beberapa kota, seperti Semarang, Solo, dan Yogyakarta. Tak terkecuali di Surabaya ketika pasukan Inggris (Sekutu) di bawah komando Briganir Jenderal Mallaby datang ke kota ini sambil diboncengi oleh NICA (Netherlands-Indies Civil Administration) dari Belanda.

Menurut Ben Anderson (1988), Mallaby dianggap tidak memiliki bahan-bahan intelijen yang mendalam seputar peta politik di Surabaya sehingga memicu kesalahan fatal dalam mengambil kebijakan. Kebijakannya menyelamatkan Kapten Huijer menjadi bumerang bagi Pasukan Sekutu karena memicu kemarahan warga Surabaya. Huijer membawa misi tersembunyi ingin mengembalikan dominasi pasukan Belanda atas kota Surabaya dengan mengatasnamakan Pasukan Sekutu. Kapten Huijer telah berhasil memaksa Shibata untuk menyerahkan kekuasaan kepada Pasukan Sekutu. Huijer sendiri melihat Doel Arnowo, ketua KNI Jawa Timur, dan R. Soedirman, Residen Surabaya, dianggap sebagai sosok-sosok yang amat mudah dipengaruhi untuk kerjasama memuluskan kepentingan pasukan Sekutu.

Akhirnya, seluruh senjata rampasan dari pasukan Jepang diserahkan kepada Doel Arnowo atas nama KNI. Tetapi, KNI Jawa Timur bukanlah organisasi yang solid. Terbukti, sebagian besar senjata rampasan dari pasukan Jepang justru jatuh ke tangan para anggota BKR, kelompok-kelompok muda revolusioner, dan gerombolan-gerombolan yang tidak terorganisir.

Dalam tubuh KNI sendiri tidak memiliki sosok yang cukup populer di kalangan masyarakat luas. Mereka hanya kaum elit moderat yang dianggap cakap dan mudah diajak kerjasama oleh Pasukan Sekutu. Terbukti, senjata rampasan dari pasukan Jepang justru dengan muda diterima oleh kelompok BKR dan organisasi/perkumpulan revolusioner yang tidak terorganisir. Tetapi inilah sebenarnya yang menjadi cikal bakal revolusi fisik yang sangat hebat nantinya.

Stasiun pemancar “Radio Pemberontakan” adalah salah satu infrastruktur peninggalan Jepang. Bung Tomo berhasil memanfaatkan stasiun pemancar radio tersebut untuk mengobarkan semangat perlawanan lewat pidato-pidato agitatifnya. Pada zaman pendudukan Jepang, ratusan radio telah dibagi-bagikan kepada beberapa elemen dalam masyarakat di Surabaya, dari kota hingga pelosok desa. Para pejabat pemerintah, priyayi, tokoh organisasi/perkumpulan, dan kyai mendapat jatah gratis masing-masing satu buah radio transistor.

Dengan memanfaatkan stasiun radio yang siarannya dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat di Surabaya, Bung Tomo berhasil memanfaatkan alat komunikasi satu-satunya pada waktu itu yang mempun menjangkau masyarakat luas. Ia mengobarkan semangat perlawanan dengan pekik, “merdeka!” Mengawali pidato, Bung Tomo selalu menyeru, “Allahu Akbar! Allahu Akbar!” sehingga mampu menggugah semangat dari kalangan Muslim, baik di perkotaan maupun di pelosok desa.

Apa yang menarik dari pidato Bung Tomo, dalam telisik Ben Anderson, adalah daya tarik untuk menyatukan para pemimpin daerah, baik dari kalangan sekuler (kelompok merah) maupun para kyai dari pelosok. Karena mendengar seruan Bung Tomo, mereka bersedia melakukan perjalanan jauh dari pelosok menuju pelabuhan. Pada tanggal 21-22 Oktober, para ulama dan umat Islam menggelar rapat akbar menghasilkan tuntutan-tuntutan yang dalam konteks ini disebut sebagai “resolusi jihad.”

Semula, Pasukan Sekutu yang tiba di Surabaya pada tanggal 25 Oktober bertujuan untuk membebaskan tawanan perang warga Indo-Eropa secepat mungkin. Tetapi respon warga Surabaya sudah menaruh kebencian yang dalam sehingga kedatangan Pasukan Sekutu mendapat perlawanan sengit. Pasukan Sekutu sebanyak 6.000 serdadu (Inggris dan India) mendapat perlawanan dari Tentara Keamanan Rakyat (TKR) sebanyak 10-20 ribu personil yang baru saja dibentuk. Menyadari betapa kuat perlawanan TKR bersama rakyat di Surabaya, bahkan panglima pasukan Inggris (Brigadir Jenderal A.W.S. Mallaby) tewas di tangan pasukan Indonesia, maka pada tanggal 30 Oktober ditetapkan gencatan senjata.

Selama masa gencatan senjata, Pasukan Sekutu justru mendatangkan bala bantuan dan berhasil mengungsikan para tawanan warga Indo-Eropa. Tepat pada Subuh 10 November, pasukan Sekutu melancarkan aksi pembersihan berdarah di seluruh pelosok kota di bawah perlindungan serangan bom dari udara dan laut. Inilah momentum yang mengantarkan Surabaya sebagai “Kota Pahlawan” ketika sekitar 6.000 rakyat Indonesia gugur dalam revolusi 10 November 1945.

Dengan membaca historiografi Indonesia yang ditulis oleh para Indonesianis dan sejarawan, maka resolusi jihad hanyalah bagian kecil dari pergolakan-pergolakan yang terjadi di Surabaya pada menjelang revolusi 10 November. Peristiwa minor ini, tentu tidak bisa dijadikan sebagai sebab tunggal yang memicu revolusi berdarah pada 10 November. Logika kausalitas historis yang dibangun ketika hendak menempatkan peristiwa resolusi jihad sebagai pemicu reviolusi 10 November sangat lemah. Para Indonesianis dan sejarawan yang paham betul akan persoalan ini tentu sadar bahwa keputusan menjadikan peristiwa resolusi jihad sebagai hari nasional (Hari Santri) sangat kuat bermuatan politis ketimbang ditopang oleh data-data historis yang akurat.


What's Your Reaction?

confused confused
0
confused
hate hate
0
hate
bingung bingung
1
bingung
fail fail
0
fail
fun fun
1
fun
geeky geeky
0
geeky
love love
5
love
lol lol
0
lol
omg omg
2
omg
win win
0
win

0 Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *