Jalan Terjal Pembangunan Peradaban Umat


98
9 shares, 98 points

Oleh : Hasnan Bachtiar

 

Reformasi politik di Indonesia tahun 1998, menurut banyak kalangan, diyakini sebagai jembatan emas menuju demokrasi Indonesia yang sesungguhnya. Artinya, ketika terbebas dari belenggu otoritarianisme Orde Baru, yang ditandai dengan tumbangnya Rezim Soeharto, seluruh rakyat memiliki kesempatan yang lebih besar, untuk membangun demokrasi yang berorientasi pada terwujudnya peradaban bangsa yang mulia.

Demikian pula bagi kaum Muslim Indonesia, Reformasi adalah pintu beramal saleh, yakni secara lebih gigih membangun peradaban Islam yang luhur, bersifat kosmopolitan (merangkul semua) secara infklusif dan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Karenanya, tatkala kaum nasionalis-sekular mendengungkan kembali pentingnya merevitalisasi nilai-nilai Pancasila, kaum nasionalis-Muslim, seperti Nurcholish Majdid, Abdurrahman Wahid dan Ahmad Syafii Maarif dengan nada yang lebih religius menekankan bahwa, Pancasila adalah kalimatun sawa’; suatu landasan pembangunan peradaban yang disepakati oleh seluruh golongan, yang berdiri di atas prinsip-prinsip gotong-royong.

Akan tetapi, cita-cita bersama yang dikehendaki baik oleh mereka yang sekular maupun yang religius, tidak mudah diwujudkan. Dua dekade sejak 1998, Indonesia mengalami beberapa fase kepemimpinan. BJ Habibie menggantikan Soeharto sementara. Abdurrahman Wahid kemudian didapuk menjadi presiden menggantikan Habibie. Tidak lama kemudian Megawati menempati kursi Abdurrahman Wahid, lalu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menggantikan Megawati selama dua periode. Kemudian Joko Widodo (Jokowi), menggantikan SBY dan kini sedang menuju proses kontestasi politik yang berikutnya, yang akan dihelat pada tahun 2019 mendatang.

Hampir semua calon pemimpin, ketika bertarung di gelanggang politik, menyerukan jargon yang sama. Seperti misalnya, pro-orang miskin, pro-keadilan sosial dan pro-persatuan Indonesia. Ketiganya dianggap sebagai trisula sakti yang mampu mewujudkan peradaban Indonesia. Partai-partai sebagai mesin politik, juga dengan segala upaya, berusaha meyakinkan para pemilih untuk mencoblos jagoannya di setiap peristiwa politik lima tahunan tersebut.

Sayangnya, ketika peristiwa demi peristiwa terjadi dalam lembaran sejarah politik Indonesia, trisula sakti yang diusung para bakal pemimpin negeri, tidak lagi menjadi sakti. Terutama ketika mereka benar-benar memimpin Indonesia, orang-orang miskin tetaplah miskin, keadilan sosial hanya berlaku bagi mereka yang berkuasa dan punya uang, dan persatuan Indonesia berada dalam genggaman mayoritas – yang tampaknya kurang lebih, bersifat otoritarian dan despotik.

Di lain pihak, penguasa senantiasa menepis kenyataan ini dengan menyodorkan data pertumbuhan ekonomi makro dengan nominal “sekian dan sekian” persen. Menurut data statistika (Badan Pusat Statistik, disingkat BPS) dari tahun ke tahun, angka kemiskinan turun dari “sekian ke sekian” persen. Tentu saja semua itu benar sebagai data. Akan tetapi, orang-orang miskin tidak pernah makan dari pertumbuhan ekonomi makro. Yang mereka makan adalah nasi, yang berasal dari beras yang harganya tidak pernah turun, malah naik dari tahun ke tahun. Sementara itu menurut data mereka, angka kemiskinan turun juga barangkali benar. Angkanya yang turun, sementara kemiskinan itu sendiri, secara nyata, faktual dan materiil, masih merebak dan mungkin akan semakin meluas.

Tentu tidak bermaksud mempersoalkan segala ikhtiar BPS dengan kekuatan pendataan kuantitatifnya. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat miskin, “negara tidak hadir” terlebih datang, tinggal bersama mereka, merasakan apa yang dimakan dan dilakukan sehari-hari untuk bertahan hidup dan seterusnya. Tukang survei juga tidak jelas mengemukakan mereka datang ke rumahnya siapa, di mana alamatnya, bagaimana mereka mendapatkan beras, bekerja sehari-hari, bagaimana membiayai anak-anaknya sekolah atau mendapatkan uang untuk membayar biaya kesehatan dan lain sebagainya.

Dalam perkara keadilan sosial, terutama dalam bidang hukum dan ekonomi, selalu saja mereka yang berkuasa dan punya kekuatan finansial yang dimenangkan. Walaupun, hal ini tentu saja tidak selalu berhubungan dengan perkara korupsi kelas kakap yang hingga sekarang tidak diusut tuntas, seperti kasus BLBI dan Bank Century. Juga tidak selalu berhubungan dengan kasus-kasus hukum, di mana orang-orang berduit mampu menyogok, menyuap dan mengancam secara fisik dan politis, para penegak hukum.

Perkara keadilan sosial ini juga menyangkut masalah penetrasi pasar neoliberal, eksploitasi sumber daya alam oleh korporasi multinasional dan patuh tunduknya pemerintah kepada segala titah negara-negara adikuasa. Mereka mampu mengatur politik kepartaian, mengatur hukum dan perundang-undangan, mengatur militer dan intelijen negara, hingga mengatur wacana publik yang semestinya ditentukan oleh kebebasan berpikir, berpendapat dan hati nurani rakyat banyak. Kasus Freeport hingga sekarang masih sangat aktual, yang bisa menjadi contoh yang sungguh membuat mata terbelalak, bahwa bangsa kita masih belum memiliki wibawa ketika menghadapi teror, gertakan dan penindasan para agen neokolonialisme. Emas di Papua dikeruk perusahan asing, sementara negara dan rakyat Papua diadu-domba agar saling menikam sendiri. Sederet kasus lain, masih banyak lagi dengan pola-pola yang bervariasi, namun tujuan para penjajah baru ini tetap sama, menghabisi bangsa Indonesia. Jargon politik pro-keadilan sosial dalam konteks ini, hanya mulut manis semata yang tidak berdaya menghadapi kejahatan multidimensional.

Dalam masalah persatuan Indonesia, tampaknya juga tidak bermakna apa-apa. Tidak ada yang perlu dipersatukan, atau perlu mempererat integrasi bangsa, karena pada dasarnya bangsa-bangsa di Indonesia mampu bersatu secara alamiah dengan sendirinya. Disintegrasi yang terjadi, baik itu dalam bentuk konflik SARA maupun yang lainnya, tidak lebih dari sekedar dampak adanya ketidakadilan sosial. Orang-orang miskin dan mereka yang tertindas, mudah sekali terlibat dalam konflik, karena memang mereka adalah para korban yang menuntut haknya. Ketika ada protes besar-besaran mengatasnamakan agama tertentu, seperti misalnya adanya fenomena populisme Islam (212 dan 411), hal itu bukan sekedar terjadi karena urusan politik semata-mata. Hal yang lebih penting adalah, mereka mencoba “beraksi dan berbicara” karena memang para penguasa tidak memihak mereka ketika ketidakadilan terjadi.

Dengan segala masalah yang ada, yang kita pahami sebagai masalah multidimensional yang kompleks, politik kekuasaan di Indonesia belum mampu benar-benar berdemokrasi dengan baik, menjamin kesejahteraan rakyat, keadilan sosial dan menjunjung harkat dan martabat kemanusiaan dengan baik. Partai-partai politik tidak lebih dari sekedar mesin politik elektoral musiman, yang dijalankan oleh pelbagai arahan para pemilik kapital (korporasi). Apa dan bagaimana hal yang harus dilakukan dalam kontestasi politik, bermuara pada mereka; yakni partai dan korporasi. Dengan kata lain, demokrasi tergantikan oleh partitokrasi dan oligarkisme yang sama sekali tidak peduli dengan hal ihwal kebajikan sosial dan politik.

Menjelang Pemilu 2019, Jokowi akan dipasangkan dengan Ma’ruf Amin sebagai presiden dan wakilnya oleh partai koalisi mereka (penguasa). Sementara itu, partai-partai oposisi mendukung Prabowo dan Sandiaga Uno sebagai RI 1 dan 2. Dengan adanya kedua pilihan ini, rakyat semakin bingung. Suguhan yang diberikan pasalnya sama-sama tidak pro-rakyat, pro-keadilan dan pro-integrasi, walaupun mereka semua terus-menerus mengapitalisasinya dengan pelbagai cara. Lalu ketika orang bersuara mengenai pentingnya merevitalisasi Pancasila, atau menyebutnya sebagai bahasa tauhid yang luhur (kalimatun sawa’) sebagaimana Nabi Ibrahim menyerukannya, maka sepertinya hal itu tiada artinya. Dengan kata lain, pembangunan peradaban umat Indonesia, terganjal oleh perilaku banyak pihak, terutama korporasi neoliberal dan partai-partai politik.

Tidak ada formulasi mengenai solusi yang paling tepat ketika harus menghadapi ini semua. Karena nyatanya, para intelektual bangsa yang memihak kaum miskin, orang-orang miskin itu sendiri dan siapa saja yang pro-pembangunan peradaban, terutama Muslim progresif yang sangat anti neokolonialisme, selama dua dekade pasca reformasi, tidak berdaya ketika harus bertarung dengan para penjahat bermuka seribu wajah. Barangkali, ketika berhadapan dengan segala kerumitan masalah dehumanisasi, Ibrahim juga mengeluhkan hal yang serupa. Akan tetapi, Ibrahim tak pernah berputus-asa dan terus-menerus berusaha berjuang menyelesaikan masalah dengan cara yang terus-menerus dicari, dikembangkan dan diperbaharui, juga sembari berdoa kepada Allah SWT agar cahaya langit membimbing segala jejak langkanya. Marilah kita meng-Ibrahim-kan diri kita, sampai dehumanisasi yang kita hadapi tumbang, sampai peradaban kemanusiaan yang mulia tumbuh dan jaya. Bismillah!


What's Your Reaction?

confused confused
0
confused
hate hate
0
hate
bingung bingung
0
bingung
fail fail
0
fail
fun fun
0
fun
geeky geeky
0
geeky
love love
3
love
lol lol
0
lol
omg omg
1
omg
win win
1
win

0 Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *